Pendanaan DBHCHT untuk Kesehatan dan Bantuan Sosial di Bojonegoro
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi berbagai sektor di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Salah satu manfaatnya adalah pemberian layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan bagi ratusan ribu warga. Keberadaan industri rokok, petani tembakau, hingga para perokok turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sistem kesehatan di wilayah ini.
Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima dana DBHCHT sebesar Rp 119 miliar. Dari total tersebut, sekitar Rp 58,9 miliar dialokasikan khusus untuk sektor kesehatan. Dana ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi warga yang tergabung dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bojonegoro, Ninik Susmiati, menjelaskan bahwa sebagian dari dana DBHCHT digunakan untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan. "Nilainya mencapai Rp 34,2 miliar," ujar Ninik. Dana tersebut digunakan untuk dua bulan pembayaran premi BPJS Kesehatan, dengan besaran sekitar Rp 16–17 miliar per bulannya.
Selain itu, dana DBHCHT juga dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Mulai dari pengadaan sarana di rumah sakit hingga puskesmas. Salah satunya adalah RSUD Temayang yang akan beroperasi pada akhir 2025. Pengadaan alat medis dan peningkatan infrastruktur kesehatan menjadi fokus utama dalam penggunaan dana tersebut.
Berdasarkan data dari Dinkes, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Bojonegoro mencapai 1.346.713 orang, atau sekitar 99,31 persen dari total penduduk sebanyak 1.356.057 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 462.488 orang tidak perlu membayar iuran karena ditanggung oleh Pemkab Bojonegoro melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk DBHCHT.
Penggunaan DBHCHT untuk Bantuan Sosial
Selain sektor kesehatan, DBHCHT juga digunakan untuk bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro, Agus Susetyo, menyampaikan bahwa sekitar 18 ribu penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) berasal dari DBHCHT. Meskipun anggaran yang akan digelontorkan masih dalam perhitungan, proses administrasi sedang berlangsung.
"Prosesnya saat ini masih dalam pengurusan SK, dan jumlahnya kurang lebih 18 ribu," jelas Ninik. Diharapkan bantuan sosial ini dapat memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Upaya Pemberantasan Rokok Ilegal
Di sisi lain, Pemkab Bojonegoro gencar melakukan upaya pemberantasan barang kena cukai (BKC), terutama rokok ilegal. Petugas gabungan dari Satpol PP, Bea Cukai, TNI, dan polisi melakukan operasi pasar secara masif. Operasi ini dilakukan di 28 kecamatan, dengan fokus pada penindakan terhadap penjual rokok tanpa pita cukai.
Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Bojonegoro, Yoppy Rahmat Wijaya, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen pemkab dalam menekan peredaran rokok ilegal. "Fokus utama adalah menindak penjual rokok tanpa pita cukai yang merugikan negara sekaligus membahayakan masyarakat," katanya.
Selain operasi pasar, petugas juga terus mensosialisasikan bahaya rokok ilegal dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat. Harapannya, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menghindari rokok ilegal dan bersama-sama berperan dalam pencegahan peredaran barang tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!