Pemerintah Kabupaten Cirebon Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan langkah-langkah yang lebih ketat dalam mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah potensi keracunan makanan, meskipun hingga saat ini tidak ada laporan kasus serupa di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, menjelaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama. Ia menegaskan bahwa sekarang semua SPPG harus memiliki sertifikat tersebut, dan banyak dari mereka sudah mengajukan SLHS. Pihak Dinkes juga terus mendorong agar seluruh SPPG segera menyusul.
“Sampai saat ini sudah banyak yang mengajukan SLHS, dan kami dorong agar semuanya segera menyusul,” ujar Eni pada Senin (29/9/2025).
Eni menambahkan bahwa aturan ini merupakan tindak lanjut atas beberapa kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat. Meski Kabupaten Cirebon belum pernah tercatat mengalami hal serupa, pihaknya tetap waspada dan mengambil langkah pencegahan.
Kerja Sama dengan Mitra Penyelenggara
Untuk memastikan keamanan dan kualitas layanan, Dinkes telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah serta mitra penyelenggara MBG. Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang seluruh SPPG untuk diberikan pembinaan, pendampingan pengajuan SLHS, serta penyuluhan tentang keamanan pangan.
Selain itu, tim Dinkes akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring menyeluruh. Pemeriksaan mencakup kondisi dapur, kualitas air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga kebersihan peralatan masak dan makan. Eni menjelaskan bahwa inspeksi ini tidak hanya fokus pada ruang dapur, tetapi juga meliputi air, alat makan, sampai uji usap peralatan masak. Semua proses ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020.
Kehadiran Ahli Gizi di Setiap SPPG
Eni juga menyebutkan bahwa standar laik sehat mewajibkan adanya tenaga ahli gizi di setiap SPPG. “Ketentuannya satu SPPG harus ada satu ahli gizi. Kehadiran ahli gizi penting untuk memastikan kualitas layanan gizi tetap terjaga,” jelasnya.
Hingga kini, terdapat 75 SPPG di Kabupaten Cirebon, namun baru 26 di antaranya yang mengajukan SLHS. Eni menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong semua SPPG agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi. Tujuan utamanya adalah melindungi anak-anak penerima MBG dari potensi keracunan.
Upaya Peningkatan Kualitas Layanan
Dengan langkah-langkah yang diambil, pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk memastikan bahwa program MBG dapat berjalan secara aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Dinkes juga akan terus memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para petugas di SPPG agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai standar kesehatan.
Dengan peningkatan pengawasan dan penguatan sistem, diharapkan program MBG dapat terus berkontribusi positif dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!