Perdebatan Mengenai Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta
Regulasi terkait kawasan tanpa rokok (KTR) yang sedang dalam proses penyusunan oleh DPRD DKI Jakarta kembali memicu perdebatan. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini dinilai terlalu ketat dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap berbagai pihak, termasuk para pedagang kecil, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
Aturan tersebut tidak hanya memperluas area bebas rokok, tetapi juga melarang penjualan rokok di beberapa lokasi tertentu, membatasi sponsor acara, serta mewajibkan pedagang untuk memiliki izin khusus agar bisa menjual rokok. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari pengusaha kecil dan komunitas masyarakat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menyatakan bahwa meskipun menjaga kesehatan publik adalah tujuan utama, penerapan regulasi harus dilakukan dengan proporsional. Ia menekankan bahwa pedagang asongan, UMKM, hingga pekerja sektor informal akan terkena dampak langsung dari aturan ini.
u201cKita harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru memperlebar kesenjangan sosial. Meskipun tujuannya baik, implementasinya harus diperhitungkan dengan matang,u201d ujar Chico saat dikonfirmasi.
Menurutnya, DPRD DKI sebaiknya melakukan mitigasi terhadap setiap pasal dalam Ranperda KTR. Ini termasuk merancang roadmap transisi yang jelas, seperti tahapan penegakan aturan, penyediaan ruang merokok sesuai standar, serta edukasi publik secara menyeluruh.
u201cDengan demikian, kebijakan tetap berpihak pada kesehatan masyarakat, tetapi tidak menimbulkan gejolak sosial yang tidak diinginkan,u201d tambahnya.
Di sisi lain, penolakan terhadap regulasi ini juga semakin kuat dari masyarakat luas. Banyak orang menganggap aturan ini berpotensi menghancurkan ruang usaha, terutama di sektor hiburan malam, hotel, restoran, kafe, bar, hingga tempat live music.
Koordinator Aliansi Pemuda Jakarta, Kamal, menilai bahwa penyusunan Ranperda ini tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, kebijakan ini justru bisa mengurangi pendapatan dan meningkatkan angka pengangguran di Jakarta.
u201cAlih-alih memberikan solusi, kebijakan ini justru menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat, pelaku usaha, hingga pekerja di sektor hiburan dan ekonomi kreatif,u201d ujarnya.
Hingga saat ini, DPRD DKI masih dalam proses membahas draf final Ranperda KTR. Namun, polemik yang berkembang menunjukkan bahwa selain aspek kesehatan publik, regulasi ini juga harus mempertimbangkan dimensi sosial dan ekonomi agar tidak melahirkan ketidakadilan baru bagi warga Jakarta.
Beberapa pihak menyarankan agar terdapat dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan pelaku usaha sebelum kebijakan ini ditetapkan. Dengan begitu, regulasi dapat lebih seimbang dan tidak terkesan terlalu keras.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!