Kritik terhadap Menu Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis
Ahli gizi, dr. Tan Shot Yen, menyampaikan kekhawatirannya mengenai menu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat bersama Komisi XI DPR. Menurutnya, beberapa menu seperti burger, spaghetti, dan produk olahan tidak layak diberikan kepada anak-anak karena kurang bergizi.
Ia menekankan pentingnya penyediaan makanan bergizi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, ia ingin anak Sulawesi dapat menikmati kapurung, namun saat ini menu yang disajikan di berbagai wilayah mulai dari Lhoknga hingga Papua adalah burger. Hal ini dinilainya tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, karena tepung terigu tidak tumbuh di tanah Indonesia.
Selain itu, ia meminta agar distribusi makanan kering yang mengandalkan produk industri dihindari. Produk tersebut termasuk Ultra-Processed Food (UPF), yaitu makanan yang melewati serangkaian proses pengolahan industri dan mengandung banyak zat kimia. Ia lebih mendukung penerapan menu lokal sebagai bagian utama dari MBG.
u201cSaya berharap 80% isi MBG berasal dari makanan lokal di seluruh wilayah,u201d ujarnya. Ia juga menyadari bahwa tidak semua anak suka makanan lokal, tetapi menurutnya hal itu bukan alasan untuk mengabaikan kualitas makanan.
u201cSaya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal karena tidak terbiasa. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti permintaan mereka. Jika mereka meminta cilok, maka kita akan mati,u201d tambahnya.
Penerapan Standar Operasional Prosedur Baru
Untuk mencegah terulangnya kasus keracunan massal di berbagai daerah, Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan standar operasional prosedur (SOP) baru. Salah satu poin utamanya adalah wajibnya setiap koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat dari lembaga resmi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan tanggung jawab. u201cSudah diumumkan kemarin sore, semua koki yang berada di dapur harus bersertifikasi. Selain itu, yayasan mitra harus menyediakan koki pendamping,u201d katanya.
Nanik menegaskan bahwa kebijakan ini dilakukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh BGN, melainkan juga melibatkan yayasan mitra. u201cKarena yayasan sudah menerima manfaat dari sewa lahan bangunan, mereka harus ikut bertanggung jawab dengan menyediakan koki,u201d ujarnya.
Menurutnya, selama ini banyak SPPG yang melanggar SOP terkait teknik memasak. Dengan adanya sertifikat bagi koki, BGN akan lebih mudah mengontrol apakah bahan makanan dimasak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Sanksi Bagi Pelanggar SOP
Nanik juga menyatakan bahwa bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP, BGN akan memberikan sanksi berupa pemberhentian operasional atau penutupan. Ia menekankan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan program MBG meskipun ada desakan setelah kasus keracunan massal di Bandung Barat.
u201cKita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,u201d ujarnya. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, dan BGN siap melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan tersebut.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!