Akademisi Soroti Kekuatan JKN BPJS Kesehatan untuk Masa Depan

Masa Depan Program Jaminan Kesehatan di Tengah Tantangan

Seminar nasional dengan tema "Merawat Jaminan Sosial Kesehatan, Menguatkan Kelembagaan Penyelenggara: Membangun Sistem Jaminan Sosial Kesehatan yang Adil dan Berkelanjutan" menjadi ajang diskusi penting untuk membahas isu-isu kritis dalam pengelolaan program jaminan kesehatan. Acara ini menarik perhatian berbagai akademisi, praktisi, dan pemerhati jaminan sosial yang memandang perlunya langkah-langkah strategis agar sistem ini tetap berjalan efektif dan adil bagi seluruh masyarakat.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Nunung Nuryartono, menyampaikan bahwa salah satu isu utama yang harus diperhatikan adalah ketahanan dana jaminan sosial. Ia menekankan bahwa Program JKN harus tetap menjadi instrumen utama dalam perlindungan sosial, yang bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem jaminan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan.

Perlu Langkah Cepat untuk Menyeimbangkan Dana

Salah satu ahli dari Departemen Aktuaria Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Gunardi, menyoroti proyeksi kondisi finansial BPJS Kesehatan yang menunjukkan pentingnya tindakan segera untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Ia menjelaskan bahwa saat ini, pengeluaran klaim sudah mulai lebih besar daripada pendapatan, yang berpotensi menyebabkan defisit. Oleh karena itu, perencanaan finansial untuk tahun-tahun mendatang harus menjadi fokus utama pemerintah agar program ini tetap berjalan baik dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.

Selain kontribusi peserta, pemerintah maupun BPJS Kesehatan juga perlu mencari sumber pendanaan lain seperti endowment fund, crowdfunding, atau supply chain financing. Selain itu, pembentukan dana abadi untuk jaminan kesehatan dinilai sebagai alternatif yang layak dipertimbangkan.

Analisis Aktuaria untuk Keberlanjutan

Menurut akademisi dari Departemen Aktuaria UGM, Danang Teguh Qoyyimi, analisis aktuaria sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program jaminan sosial. Ia menjelaskan bahwa logika dan cara valuasi serta metodologi aktuaria pada jaminan sosial berbeda dengan yang digunakan di industri asuransi komersial. Terdapat komponen demografi, ekonomi, dan tren penyakit yang harus dipertimbangkan.

Ia juga menekankan bahwa keberlanjutan program seharusnya dipertimbangkan sejak tahap desain, bukan setelah program berjalan. Jika sustainability hanya dipikirkan setelah program berjalan, maka terlambat. Penggunaan pendekatan analisis risiko jangka panjang bisa dilakukan untuk melihat potensi ekstrem yang dapat mempengaruhi klaim, sehingga program jaminan sosial dapat tetap bertahan dalam jangka panjang.

Efisiensi Layanan dan Biaya

Dosen sekaligus praktisi rumah sakit, Dr. drg. Yulita Hendrartini, menjelaskan pentingnya pengelolaan yang efisien antara kualitas layanan dan biaya yang dikeluarkan. Tantangan dalam strategic purchasing ialah bagaimana menyeimbangkan antara harga dan kualitas, serta mengalokasikan sumber daya secara adil, termasuk untuk daerah-daerah terpencil.

Pemerhati jaminan sosial, Hasbullah Thabrany, menambahkan bahwa penyesuaian iuran JKN perlu dilakukan secara proporsional. Tarif JKN harus terus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Yang berpenghasilan lebih tinggi harus membayar lebih besar, sementara yang lebih rendah mendapatkan subsidi lebih banyak, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga.

Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Yayasan Jimly School of Law Government Foundation sekaligus akademisi tata negara, menekankan perlunya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan jaminan sosial. Meskipun regulasi yang ada sudah sesuai, manajemen implementasinya belum berjalan dengan baik. Semua kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang harus selaras dengan ideologi Pancasila dan mencerminkan keadilan sosial.

Dr. Ahmad Anshori, Dosen Fakultas Hukum UNISKA, menekankan pentingnya jaminan sosial sebagai hak dasar setiap warga negara. Ia menegaskan bahwa tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial, dan tidak ada jaminan sosial yang dapat berjalan dengan baik tanpa negara yang taat pada konstitusi.

Rekomendasi untuk Masa Depan Jaminan Sosial

Dalam seminar ini, para akademisi dan praktisi memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Langkah-langkah mitigasi terhadap liberalisasi sektor kesehatan dan peningkatan audit INA-CBG turut disoroti untuk menjaga akses dan kualitas layanan kesehatan.

Selain itu, diversifikasi pembiayaan, termasuk melalui pajak, cukai, dan dana abadi, diusulkan untuk mengurangi ketergantungan pada iuran. Sementara, penyesuaian iuran berbasis keadilan dan revisi kebijakan tarif, seperti iDRG, diharapkan dapat diujicobakan dengan melibatkan akademisi, sehingga menjadi evidence based dalam meningkatkan akses, kualitas layanan, dan efisiensi biaya.