Anggaran Palangka Raya 2026 Turun, Proyek Jalan dan Drainase Terpengaruh, Pendidikan serta Kesehatan

Pengaruh Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah terhadap Pembangunan di Palangka Raya

Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang dialami Kota Palangka Raya pada tahun 2026 berdampak langsung terhadap berbagai sektor pembangunan. Salah satu sektor yang paling merasakan pengaruhnya adalah infrastruktur, khususnya dalam hal perbaikan Jalan Lingkungan dan drainase. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, saat mengungkapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan pembangunan tetap berjalan.

Fairid menegaskan bahwa pembangunan Jalan Lingkungan dan drainase akan menjadi prioritas utama. Namun, ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang paling mendesak dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah kota harus lebih bijak dalam mengalokasikan sumber daya.

Meski ada pemangkasan dana, Fairid memastikan bahwa sektor wajib seperti pendidikan dan kesehatan tetap aman. Ia menjelaskan bahwa kedua sektor tersebut dilindungi oleh aturan pemerintah dan memiliki pagu anggaran tersendiri. Untuk pendidikan, alokasi anggarannya mencapai sekitar Rp 39 miliar, sedangkan sektor kesehatan tidak terganggu karena sifatnya sebagai pengeluaran wajib.

Selain itu, Fairid juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan dengan taat membayar pajak daerah. Menurutnya, hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak reklame akan kembali digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung kemajuan kota.

Upaya Maksimal dalam Pengelolaan PAD dan Proyek Infrastruktur

Selain memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Palangka Raya juga berupaya keras dalam menjaga proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengajukan dukungan ke pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian PUPR. Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat yang meminta peningkatan kualitas jalan dan sistem drainase.

Fairid menjelaskan bahwa karena keterbatasan anggaran, sebagian dari proyek infrastruktur yang tidak bisa dipenuhi secara mandiri akan diajukan melalui program nasional. Dengan begitu, pemerintah kota dapat memperoleh dana tambahan untuk menyelesaikan proyek-proyek penting.

Kota Palangka Raya yang merupakan ibu kota provinsi memiliki jumlah penduduk hingga 315 ribu jiwa. Selain itu, panjang jalan yang perlu diperbaiki mencapai 100 kilometer. Oleh karena itu, Fairid menilai bahwa dana transfer seharusnya tidak dikurangi, melainkan ditambah agar dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat.

Ia menegaskan bahwa permintaan dukungan dari pemerintah pusat tidak hanya terbatas pada dana transfer, tetapi juga melalui berbagai program yang diselenggarakan oleh kementerian. Dengan adanya dukungan tersebut, pembangunan di Palangka Raya dapat berjalan lebih cepat dan efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.