Lima Dapur Sehat di Jember Belum Miliki Sertifikat SLHS
Dinas Kesehatan Kabupaten Jember telah melakukan pendataan terhadap sejumlah dapur sehat yang menyediakan makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa. Hasilnya, lima dari sepuluh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski demikian, seluruh SPPG tersebut tetap diperbolehkan untuk memberikan MBG kepada anak-anak sekolah.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jember, Ahmad Helmi Lukman, jumlah SPPG yang sudah memiliki izin adalah sembilan dari sepuluh yang beroperasi. Namun, ada lima lainnya yang belum memenuhi syarat penerbitan sertifikat.
"Kalau yang kemarin masih lima yang sudah ada izin semuanya," ujar Helmi saat diwawancara. Ia menegaskan bahwa meskipun belum lengkap dokumen izinnya, semua SPPG di Jember tetap boleh melayani kebutuhan MBG di lembaga pendidikan.
Salah satu syarat utama dalam penerbitan SLHS adalah ketersediaan air yang layak pakai dan mengalir. Hal ini menjadi bagian dari proses evaluasi higiene sanitasi. Oleh karena itu, pihak Dinas Kesehatan terus berupaya agar setiap SPPG bisa memenuhi standar tersebut.
Namun, Helmi mengaku tidak hafal secara pasti mana saja SPPG yang belum memiliki sertifikasi. Menurutnya, data tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. "Tidak hafal di SPPG mana saja yang belum punya sertifikasi SLHS," tambahnya.
Distribusi SPPG di Wilayah Jember
Secara geografis, 10 SPPG yang beroperasi di Jember tersebar di beberapa kecamatan. Beberapa di antaranya berada di Kecamatan Patrang, Bintoro, Kaliwates, Gumukmas, Sukowono, Silo, dua unit di Kecamatan Semboro, serta yang terbaru di Kecamatan Tempurejo.
Setiap SPPG memiliki kapasitas penyediaan MBG yang berbeda-beda. Rata-rata, masing-masing dapur sehat mampu menyediakan antara 3.000 hingga 4.000 porsi per hari. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan makanan bergizi bagi siswa di Jember cukup besar dan memerlukan pengelolaan yang baik.
Upaya Mencegah Keracunan Akibat MBG
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengantisipasi adanya kasus keracunan akibat konsumsi MBG. Satgas ini akan melibatkan Dinas Kesehatan serta beberapa OPD lainnya dalam upaya pengawasan dan pemantauan.
"Insyaallah satgasnya tahun ini termasuk dari Dinas Kesehatan dan beberapa OPD lainnya untuk membantu pengawasan-pengawasan," kata Bupati. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar-instansi dalam menjaga kualitas dan keselamatan MBG.
Selain itu, target jangka panjang kabupaten Jember adalah membangun sebanyak 220 dapur sehat untuk MBG. Diharapkan, jumlah ini dapat tercapai pada akhir tahun ini. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses makan bergizi bagi seluruh siswa di wilayah Jember.
Tantangan dan Solusi
Meski ada tantangan dalam memperoleh SLHS, Dinas Kesehatan tetap berkomitmen untuk memastikan setiap SPPG memenuhi standar higiene dan sanitasi. Proses pemeriksaan dan pelatihan akan terus dilakukan guna mempercepat penerbitan sertifikat.
Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha juga diperlukan. Edukasi tentang pentingnya higiene dan sanitasi dalam pengolahan makanan harus terus dilakukan agar MBG dapat disajikan dengan aman dan bermanfaat bagi kesehatan anak-anak.
Dengan komitmen dari berbagai pihak, diharapkan keberadaan SPPG di Jember dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!