Dua Skema Pengobatan Korban Keracunan MBG

Alur Pembiayaan Pengobatan Korban Keracunan Makan Bergizi Gratis

Kasus keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di berbagai daerah telah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa ada dua skema pembiayaan yang digunakan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Skema ini ditentukan berdasarkan jenis kejadian yang terjadi.

Menurut Aji, karena kasus keracunan ini bersifat sporadis dan berbeda-beda di setiap wilayah, maka diperlukan pendekatan yang fleksibel dalam penanganannya. Skema pertama berlaku ketika kasus tersebut ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam skema ini, seluruh biaya pengobatan korban akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Mulai dari penanganan awal hingga proses penyembuhan dan segala risiko lain yang timbul akibat peristiwa tersebut.

"Yang ini sama seperti kasus-kasus kesehatan KLB lain seperti Covid-19," jelas Aji melalui sambungan telepon pada Kamis, 25 September 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme yang siap digunakan dalam situasi darurat seperti ini.

Sementara itu, jika kasus keracunan tidak ditetapkan sebagai KLB, maka biaya pengobatan akan ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Badan Gizi Nasional. Dalam skema ini, semua biaya pengobatan akan sepenuhnya digratiskan hingga pasien keluar dari rumah sakit.

Lonjakan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis

Beberapa waktu terakhir, jumlah kasus keracunan makan bergizi gratis mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah siswa yang terkena keracunan meningkat drastis. Pada Juli, terdapat 342 siswa yang terkena keracunan, kemudian meningkat menjadi 2.226 siswa pada Agustus, dan mencapai 3.145 siswa pada September.

Secara keseluruhan, sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.000 kasus keracunan. Salah satu daerah yang terkena dampak terparah adalah Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, di mana lebih dari 1.000 siswa terkena keracunan. Status Kejadian Luar Biasa (KLB) telah diberikan untuk kasus tersebut, sehingga memicu penggunaan skema pembiayaan pertama yang melibatkan pemerintah daerah.

Persiapan Anggaran untuk Kejadian Tak Terduga

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGB), Nanik S Deyang, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran khusus untuk menghadapi kejadian tak terduga seperti keracunan makan bergizi gratis. Menurut Nanik, rumah sakit dapat langsung menghubungi Badan Gizi Nasional untuk membahas masalah biaya pengobatan.

"Kita punya dananya, ada yang diambilkan misalnya dari biaya operasional, kejadian luar biasa dan macam-macam itu kan pasti kita sediakan," ujar Nanik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak terkait telah mempersiapkan langkah-langkah proaktif dalam menghadapi situasi darurat kesehatan.

Dengan adanya dua skema pembiayaan yang tersedia, diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi para korban keracunan makan bergizi gratis. Selain itu, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan institusi terkait sangat penting dalam menangani situasi yang semakin kompleks ini.