Kemenkeu Jamin Tidak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada 2026

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah fokus pada perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui peningkatan anggaran kesehatan yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan.

“Kenaikan anggarannya ada. Bukan tarifnya, tetapi perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Luky dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 24 Agustus 2025.

Sebelumnya, isu tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada 2026 sempat menjadi perbincangan publik. Informasi tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah perlu menaikkan iuran untuk menjaga kesehatan kas negara. “Dalam kerangka pendanaan, skema pembiayaan perlu disusun secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan kewajiban antara tiga pilar utama, yakni masyarakat/peserta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah,” kata Sri Mulyani.

Namun, menurut Luky, kenaikan justru terjadi di sisi anggaran kesehatan secara keseluruhan. Tambahan anggaran tersebut tercatat dalam pos belanja fungsi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026, anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 244 triliun. Angka ini meningkat 15,8% dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp 210,6 triliun.

Alokasi Anggaran untuk Layanan Kesehatan

Dari total alokasi anggaran tersebut, sebesar Rp 123,2 triliun disiapkan untuk layanan kesehatan masyarakat. Porsi terbesar dialokasikan bagi subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencakup 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) serta 49,6 juta peserta PBPU. Total anggaran untuk subsidi iuran mencapai Rp69 triliun.

Pemerintah juga memberikan ruang untuk penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Namun, penyesuaian tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan masyarakat dan tetap menjaga keseimbangan anggaran.

Fokus pada Perbaikan JKN

Luky menekankan bahwa tujuan utama dari peningkatan anggaran adalah untuk memperkuat sistem JKN. Dengan peningkatan dana yang signifikan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan anggaran juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara merata dan adil.

Beberapa langkah yang akan diambil antara lain peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, pengadaan alat medis, serta pelatihan tenaga kesehatan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.

Peran Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan memiliki peran penting dalam menyalurkan anggaran tersebut. Departemen ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan lembaga lainnya untuk memastikan bahwa program JKN berjalan sesuai rencana.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja JKN guna mengetahui titik-titik yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Dengan peningkatan anggaran dan komitmen pemerintah, diharapkan JKN dapat menjadi solusi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Dengan begitu, akses kesehatan yang merata dan berkualitas dapat tercapai secara bersama-sama.