Ribuan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Geruduk Gedung DPRD
Pada Jumat, 12 September 2025, ribuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hansip menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka datang dari 351 desa di wilayah tersebut dan menuntut hak-hak mereka yang selama ini tertunda. Tuntutan utama mereka adalah pembayaran insentif yang sudah dua bulan tidak cair serta akses BPJS Kesehatan yang belum aktif.
Massa Linmas berbaris rapi di luar gedung DPRD sambil menyampaikan keluhan mereka. Mereka tampak marah dan kecewa karena beberapa waktu terakhir tidak menerima insentif yang biasanya mereka terima setiap tiga bulan sebesar Rp300 ribu. Dalam aksi ini, mereka diterima oleh perwakilan dari Komisi I dan II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah, termasuk Asisten Daerah (Asda) III dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi Supriadi, menjelaskan bahwa protes ini dipicu oleh keterlambatan pencairan insentif yang sudah berlangsung selama dua bulan. Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan oleh ribuan anggota Linmas yang telah bekerja tanpa henti untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
"Para Linmas menanyakan insentif yang sudah dua bulan tidak dicairkan. Biasanya, setiap tiga bulan mereka menerima sebesar Rp300 ribu," ujar Andi Supriadi.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 8.000 anggota Linmas di Kabupaten Tasikmalaya yang terdampak oleh masalah ini. Anggaran senilai Rp9 miliar yang seharusnya digunakan untuk insentif ini kini menjadi pertanyaan besar bagi para Linmas dan masyarakat luas.
Menanggapi keluhan tersebut, Andi Supriadi meminta agar Satpol PP dan Dinas Sosial segera bertindak. Mereka diminta untuk melakukan pendataan ulang terhadap seluruh anggota Linmas dan mempercepat proses pengajuan BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan agar semua anggota Linmas dapat merasakan manfaat dari program jaminan kesehatan tersebut.
Selain itu, Asda III juga diminta untuk segera melaporkan masalah ini kepada Bupati Tasikmalaya. Tujuannya adalah agar masalah ini dapat dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disinkronkan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dengan demikian, solusi yang cepat dan efektif dapat ditemukan.
Keterlambatan dalam pembayaran insentif dan pengaktifan BPJS Kesehatan dinilai sangat merugikan ribuan anggota Linmas yang telah berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Andi Supriadi menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.
Aksi yang dilakukan oleh ribuan Linmas ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam memenuhi hak-hak dasar para petugas keamanan yang bekerja di tingkat bawah. Dengan adanya aksi ini, diharapkan akan ada perbaikan sistem administrasi dan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efisien.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!