
Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Insiden Kesehatan Akibat Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Kepala Badan Garansi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, menegaskan bahwa penerima manfaat yang terdampak dan kejadian luar biasa (KLB) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini disampaikan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan pada Senin (29/9/2025).
Dalam situasi insiden keamanan pangan, BGN segera melakukan investigasi dan evaluasi terkait Sistem Pengelolaan Pangan Garansi (SPPG). Selain itu, BGN juga tidak mengabaikan tindak lanjut penanganan penerima manfaat yang terdampak.
“Evakuasi dan pengecekan kondisi penerima manfaat dilakukan secepat mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Nanik.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerima manfaat MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah.
“Kami sampaikan bahwa penerima manfaat Program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun. Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah,” tambah Nanik.
Nanik juga menyebutkan bahwa insiden gangguan kesehatan yang dialami masyarakat dan KLB, maupun hal-hal serupa telah diatur dalam undang-undang.
“Ini semua sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah,” tambah dia.
Dia menekankan bahwa BGN sebagai penyelenggara Program MBG mengedepankan masalah-masalah keamanan dan kesehatan seluruh penerima manfaat. Oleh karena itu, penanganan gangguan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG menjadi salah satu fokus utama BGN saat terjadi insiden keamanan pangan.
“Kami berharap hal ini bisa meringankan beban semua penerima manfaat terdampak, bahwa pemerintah akan selalu hadir dan bertanggung jawab pada kesehatan anak-anak kita,” tutur Nanik.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan bahwa pemerintah akan turut serta mendampingi masyarakat yang terdampak dalam beberapa insiden keamanan pangan yang terjadi.
“Kami sangat prihatin dengan insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa wilayah berkaitan dengan program MBG. Tentu pemerintah akan mendampingi penanganan penerima manfaat terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan. Semoga anak-anak kita segera pulih dan selalu dalam keadaan sehat,” ujar Hida.
Langkah-Langkah yang Diambil oleh BGN
Beberapa langkah yang dilakukan oleh BGN dalam menangani insiden keamanan pangan antara lain:
- Investigasi cepat: BGN segera melakukan investigasi dan evaluasi terhadap SPPG yang terkait dengan insiden tersebut.
- Penanganan darurat: Penerima manfaat yang terdampak segera dievakuasi dan diperiksa kondisinya.
- Tanggung jawab biaya: Pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan bagi penerima manfaat yang dirawat di rumah sakit.
- Koordinasi dengan pemerintah daerah: BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menangani insiden keamanan pangan.
- Pemantauan dan evaluasi: Setelah insiden terjadi, BGN melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Peran Undang-Undang dalam Menangani KLB
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menangani kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk:
- Menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan terhadap KLB atau wabah.
- Melakukan penanggulangan terhadap KLB atau wabah.
- Memberikan bantuan pasca-KLB atau wabah.
Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program-program sosial seperti MBG.
Kepercayaan dan Komitmen Pemerintah
Dengan langkah-langkah yang telah diambil, BGN berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani insiden keamanan pangan dan memastikan kesehatan anak-anak tetap terjaga.
Melalui koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat, diharapkan insiden serupa dapat diminimalkan dan penanganannya lebih efektif.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!